BANDUNG, BeritaLugas — Sebelumnya di sekolah-sekolah di Jawa Barat ada biaya SPP dan uang bangunan, namun sekarang sudah tidak ada lagi alias gratis.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi saat menjadi narasumber dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) “Standar Pembiayaan Pendidikan SMA dan SMK di Jawa Barat” di Aula Dewi Sartika Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Selasa 26 Oktober 2021.
“Karena, kini telah diganti dengan sekolah gratis. Jadi, image yang beredar di masyarakat itu gratis,” ungkap Kadisdik.
Padahal, menurut Kadisdik, sebenarnya aturan membolehkan kalau sumbangan itu berasal dari pendidikan dan hal ini perlu dikaji lebih dalam.
“Saya harap, nanti dibedakan ada urusan sekolah dan komite, ada Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), dan ada urusan sumbangan. Jika urusan sumbangan maka tidak boleh ada lagi pungutan yang dilakukan oleh struktur sekolah. Jika perlu penambahan biaya pendidikan, mari kita diskusikan keperluannya berapa,” tutur Kadisdik.
Kadisdik menjelaskan, sebetulnya biaya pendidikan tertinggi ada di Jawa Barat. “Dengan rincian, BOPD Rp1,9 triliun dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Rp900 miliar. Total, biaya pendidikan kita sebesar Rp2,8 triliun,” jelasnya.
Kadisdik berharap, hal ini menjadi bahan diskusi ke depannya. Karena, masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan.
“Tetap semangat, mudah-mudahan kita masih bisa melakukan banyak hal untuk memajukan pendidikan kita,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jabar sekaligus moderator acara, Amung Ma’mun mengungkapkan, awalnya kegiatan ini diawali dari diskusi yang cukup intensif. “Kami berdiskusi secara informal terkait hasil kegiatan kami ke berbagai daerah, terutama terkait terbatasnya pembiayaan pendidikan. Namun, pada umumnya sekolah sangat mengapresiasi inisiatif Pemerintah Jawa Barat yang mengeluarkan kebijakan BOPD,” tuturnya.
Karena menurutnya forum ini adalah kajian akademis, pihaknya pun berharap hasilnya optimal. “Harus betul-betul akuntabel, responsible, dan dapat menjembatani agar mutu layanan pendidikan sekolah tetap terjaga,” harapnya.
Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsa Atmaja yang hadir secara virtual pun mengapresiasi kegiatan semiloka ini, khususnya terkait dana pendidikan. Karena, menurutnya, hal ini sangat krusial.
“Semoga ini menjadi sharing kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat,” harapnya.
Hadir pula narasumber dalam semiloka ini Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (Nanang Fattah), Kepala Bappeda Jabar (Ferry Sofwan Arif), dan anggota Dewan Pendidikan Jabar (Teguh Wahyudi).
Kegiatan ini juga diisi diskusi bersama para peserta yang hadir secara luring maupun daring.
***
0 Komentar